Penjajahan Bangsa Asing di Indonesia

Penjajahan Bangsa Asing di Indonesia – Posisi dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu telah menjadi pembicaraan bahkan incaran bangsa-bangsa lain di dunia. Mengapa? Dari sisi kepentingan pelayaran dan perdagangan dunia, segalanya bisa ditemukan di Indonesia. Jaringan perdagangan, komoditas perdagangan, transportasi, dan sikap bangsa Indonesia, adalah beberapa contoh kemudahan yang akan didapat oleh bangsa asing apabila berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Tidak aneh apabila bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Siapa saja mereka? Mari kita identifikasi dan deskripsikan bersama.

Perkembangan Masyarakat pada Masa Penjajahan VOC

Salah satu faktor yang bisa memancing kedatangan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia adalah rempah-rempah. Sejak zaman Hindu-Buddha, bangsa kita dikenal sebagai penghasil utama rempahrempah. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama kali tahun 1596 di pelabuhan Banten. Semula, mereka hanya berdagang dengan pedagang-pedagang kita di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, mereka berniat menguasai dan memonopoli perdagangan rempahrempah. Usaha itu dilaksanakan dengan membentuk VOC. Kamu tentu tahu apa saja tujuan dan hak yang dimiliki oleh persekutuan dagang ini. Dampak kehadiran VOC di Kepulauan Nusantara pelan-pelan menyengsarakan kehidupan rakyat.

1. Kehidupan Ekonomi. Ada beberapa tindakan VOC yang sangat merugikan rakyat. Untuk bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah, VOC tidak jarang menggunakan ancaman kekerasan terhadap penduduk dan orang-orang non-Belanda yang berdagang di sekitar kawasan tersebut. Penduduk di Kepulauan Banda yang terus menjual biji palanya kepada pedagang Inggris dibunuh oleh pasukan Belanda. Bahkan, penduduk di kepulauan tersebut dipindah ke luar pulau dan diganti dengan para pembantu atau budak-budak yang dipekerjakan di perkebunan. Dalam perkembangannya, para pedagang VOC terus memperkuat kedudukan dengan membuat benteng pertahanan, intervensi ke dalam kerajaan, dan memperbudak rakyat. Bahkan, mereka semakin memperluas pengaruh dan kekuasaan hingga ke berbagai pulau di Nusantara. Pada tahun 1605, armada VOC bersekutu dengan Hitu untuk menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Imbalannya adalah VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah Hitu. Perlahan-lahan, VOC berhasil membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan dan menyerang Banten, selanjutnya menjadikan Jayakarta sebagai pelabuhan dengan nama Batavia. Kita tahu bahwa Banten adalah pusat penghasil lada terbesar di Indonesia bagian barat. Dengan langkah itu, VOC berhasil memonopoli perdagangan rempahrempah di Indonesia Timur dan perdagangan lada di Indonesia bagian barat.
2. Kehidupan Politik. Jauh sebelum VOC datang di Kepulauan Nusantara, kerajaankerajaan Islam menguasai jaringan perdagangan. Kamu tentu mengetahui bagaimana peran Kerajaan Aceh, Banten, Demak, Gowa, Mataram, Ternate dan Tidore. Masing-masing kerajaan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke luar pulau. Namun, setelah VOC datang di Banten abad XVI, peran dan kedudukan kerajaankerajaan itu semakin hilang. Awal mula intervensi VOC di dalam kehidupan politik di Nusantara dimulai pada tahun 1601. Pieter Both berhasil membujuk Pangeran Jakarta untuk membangun benteng pertahanan di Batavia. Kontrak antara VOC dengan Pangeran Jakarta itu antara lain VOC diizinkan membuat bangunan dari batu bata dan kayu di daerah pecinan. Sebagai gantinya, VOC membayar 1.200 real kepada Pangeran Jakarta. Dari situlah, VOC mengoperasikan seluruh kepentingan politik ekonominya ke seluruh daerah di Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempermudah VOC membangun imperiumnya di Nusantara. Selain telah menguasai jaringan perdagangan lada, cengkih, dan rempah-rempah, VOC juga berhasil memanfaatkan pergolakan yang terjadi di dalam kerajaan-kerajaan itu. Kamu tentu bisa dengan mudah menemukan contoh kelihaian VOC di dalam memperalat kemelut yang melanda sebuah kerajaan. Satu demi satu: Makassar, Banten, dan Mataram jatuh ke tangan VOC. Apalagi ada pihak-pihak kerajaan yang mau menerima bantuan dan kerja sama VOC. VOC meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Ada beberapa fakta yang bisa kita temukan. Pertama, dengan hak istimewa yang dimilikinya VOC mampu menguasai dan memonopoli produksi dan jaringan perdagangan rempah-rempah di Nusantara serta meraih keuntungan. Kedua, bandar-bandar pelabuhan dan kekuasaan kerajaan Islam jatuh ke tangan VOC. Ketiga, rakyat di Nusantara jatuh ke dalam kehidupan yang memprihatinkan. Keempat, rajaraja di Nusantara berusaha melawan dominasi dan monopoli asing dalam beragam bentuk. Kelima, karena korupsi dan manipulasi VOC mengalami kebangkrutan.

Sisa-sisa mengenai periode penjajahan VOC di Indonesia bisa kamu temukan di berbagai daerah. Bagaimana caranya? Luangkan waktu untuk mengunjungi museum-museum, benteng-benteng pertahanan, atau beragam bangunan peninggalan masa penjajahan. Dari situ kamu akan bisa membayangkan bagaimana VOC mempertahankan kekuasaannya di Nusantara.

Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tanggal 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan dan seluruh hak serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Hanya saja, pemerintahan di Hindia Belanda bertanggung jawab kepada negara induk di Belanda. Ini tentu berbeda dengan VOC yang berkuasa untuk kepentingan kongsi dagangnya sendiri. Namun, pada waktu itu Belanda mengalami kekalahan perang melawan Prancis dalam Perang Eropa. Seluruh wilayah kekuasaan Belanda menjadi milik Prancis. Dampaknya juga bisa dirasakan di Hindia Belanda. Hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintah Belanda dikenal dengan octrooi. Coba carilah apa saja isinya melalui studi pustaka atau lacak internet.

Prancis menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1806. Mulai tahun 1808, ia menjalankan pemerintahan dari Bogor secara diktator. Program yang ia jalankan adalah memberantas ketidakefisienan, korupsi, dan segala bentuk penyelewengan administrasi pemerintahan. Konsekuensinya adalah banyak para penguasa lokal dan bangsawan yang hanya menjadi pegawai kolonial. Inilah yang dimaksud dengan indirect rule yaitu pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan menggunakan para penguasa lokal. Dampaknya adalah munculnya konflik berkepanjangan antara kumpeni dan kerajaan. Di satu sisi kompeni ingin memaksakan kepentingannya tetapi di lain sisi para penguasa kerajaan juga ingin menegakkan kedaulatannya.

1. Kehidupan Ekonomi. Menurut kaum liberal di Belanda, kehidupan ekonomi rakyat Hindia Belanda semakin merosot karena sistem feodal yang sangat mengekang aktivitas rakyat. Dirk van Hogendorp mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa ditata kembali, pemilikan tanah yang menjadi sumber pemerasan dicabut dan dikembalikan kepada rakyat. Rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas, bebas memilih jenis tanaman dan melakukan pekerjaan. Verplichte leveranties (penyerahan wajib) diganti dengan pajak hasil bumi. Tetapi, bagaimana aplikasinya di Hindia Belanda? Gubernur Jenderal Daendels yang antifeodalisme mulai mengurangi kekuasaaan dan hak-hak bupati serta mulai menghapuskan wajib tanam dan wajib kerja. Pemerasan yang dilakukan oleh para bupati dikurangi dan kebebasan berdagang diterapkan. Tetapi, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Daendels. Pertama, para bupati masih memegang peranan di dalam perdagangan sebagai pedagang perantara. Para bupati keberatan dengan pembaruan Daendels karena akan kehilangan prosen kultur yaitu persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Kedua, kedudukan bupati dalam struktur feodal sangat kuat sehingga setiap perubahan tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama dengan mereka. Ketiga, konsentarasi Daendels adalah mempertahankan Jawa sebagai basis pertahanan di dalam menghadapi Inggris. Oleh karena itu, beberapa daerah di luar Jawa ia lepaskan dengan pertimbangan lebih mementingkan Jawa. Misalnya Bangka (1806), Banjarmasin, Ambon, Ternate, Tidore (1810), dan lainlain. Salah satu program Daendels yang fenomenal adalah pembuatan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) antaranAnyer–Panarukan sejauh 1.000 km dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Pembangunan jalan itu jelas sangat mendukung transportasi, perkembangan perekonomian dan mobilitas sosial. Hanya saja caranya yang menggunakan penguasa lokal untuk mengerahkan rakyat dinilai membahayakan kedudukan Belanda. Karena, penguasa atau rakyat yang menolaknya akan dibunuh dan kepala-kepala mereka digantung di pucuk-pucuk pepohonan di kiri kanan ruas jalan. Daendels memang dikenal kejam dan menakutkan.
2. Kehidupan Politik. Prinsip liberalisme dan antifeodal yang menjiwai Daendels memengaruhi pula pola kebijakannya di tanah jajahan. Ia sangat membatasi kekuasaan para raja terutama dalam mengangkat penguasa daerah. Daendels melarang adanya jual beli jabatan. Beberapa kerajaan yang menentangnya, ia likuidasi atau hapuskan seperti yang terjadi di Kesultanan Banten. Para bupati dan penguasa lokal ia jadikan pegawai pemerintah Belanda. Pada bulan Januari 1811, Daendels berhasil memaksakan perjanjian baru terhadap Yogyakarta dan Surakarta. Isinya antara lain penghentian pembayaran uang sewa Belanda kepada kedua sultan/sunan untuk wilayah-wilayah pantai utara. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Tiga bulan setelah Hindia Belanda dipegang oleh Janssens, puluhan kapal Inggris berlabuh di Batavia. Perang secara terbuka antara Belanda dengan Inggris meletus pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris berhasil merebut Batavia dan Belanda mundur ke Semarang. Akhirnya, pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah Inggris di Salatiga. Dokumen penyerahan itu dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Bisakah kamu menyebutkan apa saja isi perjanjian tersebut? Salah satu isi pentingnya adalah Pulau Jawa, Madura, dan semua kekuasaan Belanda di luar Jawa menjadi milik Inggris. Maka, mulai saat itu Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris.

Penjajahan Inggris

Berbicara mengenai penjajahan Inggris di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan ingatan pada sosok Thomas Stamford Raffles. Dia adalah letnan gubernur jenderal Jawa yang mendasarkan kekuasaannya pada kebebasan dan persamaan manusia. Perhatiannya ditujukan pada kesejahteraan penduduk asli sebagai tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, banyak kebijakannya yang cenderung tidak mengekspolitasi penduduk seperti para penguasa Belanda.

1. Kehidupan Ekonomi. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah landrente atau pajak tanah. Kebijakan itu antara lain menarik pajak sebesar 2/5 dari hasil bumi yang dimiliki seseorang. Pertimbangannya adalah bahwa semua tanah diyakini sebagai milik pemerintah Inggris dan rakyat hanyalah penyewa. Besarnya pajak itu ditentukan oleh kesuburan tanah rakyat dan bisa dibayar dengan uang atau hasil bumi lainnya seperti padi. Selain itu ia juga meletakkan dasardasar bagi perkembangan perekonomian, sistem uang, dan menjadikan desa sebagai pusat administrasi. Ternyata, pelaksanaan landrente mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari para bangsawan. Kita tahu bahwa para bangsawan adalah pemilik tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Para bangsawan merasa dirugikan apabila kebijakan itu benar-benar dilaksanakan oleh Raffles. Apalagi rakyat belum siap dengan monetisasi yang hendak diterapkan untuk menggantikan sistem inatura atau sistem tradisional yang telah lama dikenal rakyat. Secara garis besar, kebijakan landrente yang dijalankan oleh Raffles gagal mendatangkan keuntungan bagi Inggris. Kehidupan ekonomi penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur feodal yang bercirikan bendara (para raja, bangsawan, dan keluarganya) dan abdi (rakyat). Secara tradisional, rakyat harus menyerahkan upeti kepada para bangsawan keraton. Selain itu rakyat harus membersihkan keraton, mencarikan rumput untuk kuda-kuda kerajaan, dan melakukan penjagaan. Hubungan bendara dan abdi jelas sangat memberatka rakyat. Apalagi penguasa dan pengusaha kolonial juga mempunyai tuntutan yang tidak dikenal di dalam ikatan atau kontrak. Bagi rakyat ini sangat memberatkan karena mereka tidak hanya menghasilkan untuk dikonsumsi sendiri tetapi juga memproduksi untuk kepentingan penguasa kolonial, lokal, dan pengusaha.
2. Kehidupan Politik` Kebijakan politik yang diterapkan Raffles di Hindia Belanda banyak dipengaruhi teori liberalisme. Inggris sukses menerapkannya di India. Pada tahun 1812, Raffles mengadakan pembaruan sistem pengadilan dengan sistem juri seperti di Inggris dan menata kehidupan politik pemerintahan di Jawa. Raffles membagi Jawa ke dalam delapan belas keresidenan dan mengurangi kekuasaan kekuasaan para bupati. Kesultanan Banten dihapuskan, sementara itu kedaulatan Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Inggris. Raffles berhasil mendekati dan memengaruhi beberapa daerah atau kerajaan untuk bekerja sama dengan Inggris. Misalnya, mengasingkan Sultan Hamengku Buwono II ke Pinang dan menggantikannya dengan Hamengku Buwono III dari Yogyakarta (1811). Selain itu, untuk memperlemah Kesultanan Yogyakarta, Raffles menyerahkan sebagian wilayah kepada Pangeran Natakusuma. Raffles juga memperkecil wilayah Kesunanan Surakarta.

Kesulitan mulai dihadapi oleh Raffles setelah Lord Minto meninggal dunia pada bulan Juni 1814. Bahkan, meski tidak terbukti, ia dituduh telah melakukan korupsi. Kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda semakin lemah setelah negara-negara yang melawan Napoleon membuat perjanjian untuk mendirikan kerajaan Belanda yang baru. Akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1814 Inggris menyetujui bahwa semua harta dan kekuasaannya di Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Keputusan ini diperkuat dengan Kongres Wina pada tahun 1815 yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Serah terima kekuasaan dilaksanakan antara Letnan Gubernur John Fendall (Inggris) kepada Tiga Komisaris Belanda (Cornelis Elout, Buijskes, dan van der Capellen) pada bulan Agustus 1816. Raffles pun kembali ke Inggris dan Hindia Belanda kembali jatuh ke dalam kekuasaan negeri Belanda.

Penjajahan Belanda

Saat Hindia Belanda dipegang oleh tiga komisaris jenderal, kondisi keuangannya sangat merosot. Selain kebangkrutan VOC, juga karena adanya pengeluaran yang besar untuk menghadapi Perang Diponegoro dan Perang Padri. Permasalahan yang dihadapi Belanda semakin rumit setelah Belgia yang menjadi saka guru industrinya memisahkan diri pada tahun 1830. Lalu, apa dampak yang muncul di Hindia Belanda? Tugas untuk mengatasi kesulitan perekonomian Belanda itu diberikan kepada Johannes van den Bosch. Ia diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dengan target untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatasi masalah keuangan. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah sistem tanam yang kemudian dikenal dengan tanam paksa (cultuurstelsel). Daendels mewajibkan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (inatura) seperti kopi, tebu, dan nila. Sasarannya adalah Hindia Belanda bisa mengekspornya ke Belanda untuk kemudian dijual ke Amerika. Kesulitan mulai dihadapi oleh Raffles setelah Lord Minto meninggal dunia pada bulan Juni 1814. Bahkan, meski tidak terbukti, ia dituduh telah melakukan korupsi. Kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda semakin lemah setelah negara-negara yang melawan Napoleon membuat perjanjian untuk mendirikan kerajaan Belanda yang baru. Akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1814 Inggris menyetujui bahwa semua harta dan kekuasaannya di Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Keputusan ini diperkuat dengan Kongres Wina pada tahun 1815 yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Serah terima kekuasaan dilaksanakan antara Letnan Gubernur John Fendall (Inggris) kepada Tiga Komisaris Belanda (Cornelis Elout, Buijskes, dan van der Capellen) pada bulan Agustus 1816. Raffles pun kembali ke Inggris dan Hindia Belanda kembali jatuh ke dalam kekuasaan negeri Belanda.

Inti sari konsep Daendels adalah menjadikan tanah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Konsep itu didasarkan atas dua konsep yaitu wajib atau paksa dan monopoli. Prinsip pertama pernah diterapkan VOC dalam bentuk verplichte leveranties (penyerahan wajib) yang dikembangkan Daendels menjadi Preanger-Stelsel. Penerapan sistem ini sangat membutuhkan perantara yang berasal dari penguasa tradisional di daerah dan organisasi desa. Prinsip kedua diterapkan dengan memberikan hak monopoli kepada Nederlandsche Handels Maatschappij untuk mengurusi produksi pengangkutan dan perdagangan hasil ekspor Jawa. Lalu, bagaimana dampak penerapan kedua prinsip itu?

1. Kehidupan Ekonomi. Apabila cultuurstelsel itu dilaksanakan dengan baik sesuai konsep, tidak terlalu membebani kehidupan rakyat. Tetapi dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan. Mengapa? van den Bosch menawarkan iming-iming atau perangsang bahwa para bupati, pegawai Belanda, dan kapala desa akan mendapatkan culture procenten yaitu bagian dari tanaman yang disetor sebagai bonus selain pendapatan yang biasa diterima. Sesuai ketentuan cultuurstelsel, rakyat diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, luasnya tidak lebih dari 1/5, waktu pemeliharaan tanaman tidak lebih dari masa tanam padi, tanah tersebut bebas pajak, sisa hasil bumi di luar pajak diberikan kepada petani, dan gagal panen ditanggung pemerintah. Ketentuan ini dengan mudah dilanggar karena adanya culture procenten dan desakan kepentingan penguasa kolonial. Selain harus kerja rodi, petani juga kehilangan tanah-tanah suburnya, membayar gagal panen, dan kehilangan sumber daya yang bisa memberinya penghasilan. Pada masa ini kehidupan rakyat diliputi suasana penderitaan dan kesengsaraan. Wabah kelaparan pun menjangkiti rakyat Cirebon (1844), Demak (1848), dan Grobogan (1849). Sebaliknya, para bupati dan aparat lokal bisa memperoleh bonus untuk memperkaya diri. Mereka yang semestinya menjadi perantara kebijakan berubah menjadi bagian dari penguasa yang menekan dan memaksa rakyat. Tidak aneh apabila para bupati juga berperan sebagai mandor.
2. Kehidupan Politik. Kehidupan politik di Hindia Belanda pada periode sistem tanam paksa adalah membuat kebijakan yang bisa menyelamatkan krisis yang melanda negeri Belanda. Para bupati dan bangsawan diberi kekuasaan yang lebih untuk bisa membantu program pemerintah. Para bupati tersebut semakin berkuasa karena juga mempunyai kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kebijakan tersebut menyebabkan jumlah pegawai kolonial bertambah banyak. Peran bupati yang tidak lebih dari sekadar mandor pemerintah itu ternyata justru mengurangi wibawanya di mata rakyat dan struktur di bawahnya. Organisasi desa yang semula mempunyai ikatan yang kuat berubah menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial. Karena, dari desalah seluruh pungutan pemerintah dari masyarakat bisa dilaksanakan. Penetrasi kekuasaan kolonial ke dalam organisasi desa sebetulnya membawa perubahan tetapi di sisi yang lain juga memperkuat kekuasaan tradisional dari kepala desa. Dampaknya adalah rakyat menghadapi dua bentuk penjajahan yaitu dari pemerintah kolonial dan dari penguasa lokal sejak raja, bupati/adipati, hingga bekel/kepala desa. Mobilisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial itu ternyata efektif untuk mengeruk keuntungan dan merekonstruksi perekonomian Belanda. Hanya saja, penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan cultuurstelsel itu juga membawa reaksi dari berbagai kalangan. Kecaman datang dari oposisi kolonial yang dipelopori oleh van Hoevell dan disusul oleh Douwes Dekker. Mengapa? Fakta menyebutkan bahwa pelaksanaan cultuurstelsel jelas mengeksploitasi penduduk pribumi baik tenaga maupun tanahnya. Tanah-tanah yang semula milik pribadi harus lepas ke tangan swasta agar bisa ditanami. Dampak dari munculnya kecaman itu adalah dihapuskannya secara bertahap beberapa jenis tanaman seperti nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865. Tanaman tersebut memang kurang memberi keuntungan pada pemerintah kolonial. Namun, secara berturut-turut beberapa tanaman juga mulai dihapus seperti tembakau (1866), tebu (1884), dan kopi (1916). Cultuurstelsel mulai dihapus karena berhasil menutup defisit dan meningkatkan kemakmuran bangsa Belanda. Meskipun menyisakan penderitaan bagi rakyat, namun cultuurstelsel juga meninggalkan beragam prasarana yang bermanfaat bagi rakyat. Selain mengenalkan beragam jenis tanaman baru, pemerintah kolonial juga telah membangun jaringan transportasi kereta api, komunikasi, dan prasarana perkotaan. Kota-kota yang telah berdiri sejak abad XIX tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pemerintahan dengan segala kemudahan dan pelayanan. Beragam kekuatan sosial, politik, dan kebudayaan yang ada di kota memancing adanya urbanisasi dan perubahan sosial. Kehidupan rakyat mulai sedikit diperhatikan setelah kelompok etis Belanda mengusulkan perbaikan kehidupan. Hal ini mereka tempuh setelah melihat keuntungan yang diraih Belanda dan penderitaan yang dialami rakyat. Tidak aneh apabila pada akhir abad XIX mulai bermunculan sekolah untuk rakyat. Meskipun semula hanya untuk memenuhi kepentingan pemerintah (birokrasi dan perkebunan) serta swasta kolonial, namun dalam jangka panjang hal itu memperluas terjadinya mobilitas sosial. Banyak siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang bertemu di kota-kota besar untuk mengikuti pendidikan kolonial. Sistem pendidikan yang diadakan pemerintah kolonial itu ternyata justru melahirkan kelompok elite baru yaitu bangsawan terdidik pada awal abad XX. Kelompok inilah yang menjadi peletak dasar kebangkitan nasional. Melalui sekolah-sekolah seperti OSVIA dan STOVIA, para pelajar bisa mengenal bahasa Belanda dan membuka wawasan mengenai beragam masalah kebangsaan. Kesadaran untuk hidup berbangsa pun mulai masuk ke dalam dada para pelajar. Benih nasionalisme yang mulai tumbuh lalu diaktualisasikan dalam bentuk organisasi pergerakan. Pada masa inilah, identitas keindonesiaan mulai terbentuk dan menggantikan ikatan-ikatan tradisional.

Penjajahan Jepang

Pada masa awal abad XX, pemerintah kolonial Belanda mulai kehilangan cara di dalam mengendalikan pergerakan nasional di Indonesia. Beragam organisasi pergerakan dengan berbagai corak dan latar belakang tumbuh subur di berbagai daerah. Para pemimpin bangsa tetap tidak patah semangat meskipun harus keluar masuk penjara. Seiring dengan itu, Jepang semakin leluasa memperluas wilayah kekuasaannya dalam Perang Asia Timur Raya. Ekspansi Jepang yang didasari semangat Hakko Ichiu dengan cepat merambah Asia Tenggara dan masuk ke Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Ter Porteen (Panglima Tentara Hindia Belanda) harus menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di Kalijati. Maka, mulailah periode pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana kehidupan masyarakat pada masa pendudukan Jepang, berikut deskripsi singkatnya.

1. Kehidupan Ekonomi. Kehidupan ekonomi rakyat ditujukan pada kepentingan Perang Jepang. Seluruh sumber daya alam dan bahan mentah yang dimiliki rakyat diambil oleh Jepang untuk mendukung perang. Pemerintah pendudukan Jepang mengambil kebijakan di bidang ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kegiatan perekonomian dan pemanfaatan seluruh potensi rakyat diarahkan untuk mendukung kegiatan industri perang Jepang. Kedua, kegiatan ekonomi tidak luput dari pengawasan ketat pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah memberi sanksi bagi pelanggarnya. Ketiga, pemerintah selain menerapkan ekonomi perang juga menjalankan sistem autarki. Kegiatan ekonomi yang berlangsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Keempat, untuk mempercepat tersedianya beragam kebutuhan bagi perang, Jepang membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian). Kelima, kebijakan perekonomian Jepang tersebut menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dan tidak adanya sandang yang layak dipakai oleh rakyat. Kehidupan rakyat pada masa pendudukan Jepang sungguh sangat menyedihkan. Lahan-lahan pertanian dieksploitasi sehingga menimbulkan krisis bahan pangan, krisis ekonomi, sumber daya alam, dan tingginya angka kematian. Hal itun diperparah dengan pengerahan tenaga kerja rakyat dalam bentuk kinrohoshi atau kerja bakti dan romusha atau kerja paksa. Pengerahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jepang akan pembuatan kubu-kubu pertahanan, lapangan terbang, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Proyek itu tidak hanya berada di Indonesia tetapi juga Birma, Muangthai, Vietnam, dan Malaysia. Dampaknya adalah ribuan orang terbunuh sementara para gadis dijadikan jughun ianfu atau wanita penghibur. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada waktu itu. Coba tanyakan kepada kakek atau nenekmu.
2. Kehidupan Politik. Kehidupan politik rakyat dengan cepat berubah pada masa pendudukan Jepang. Begitu menduduki Indonesia, pemerintah Jepang langsung melarang seluruh aktivitas politik. Bahkan seluruh organisasi politik yang sempat eksis pada masa penjajahan Belanda dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 September 1942. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa yang sempat diperjuangkan melalui beragam organisasi pergerakan, sempat lumpuh dan kehilangan daya dobrak. Satu-satunya organisasi yang diperbolehkan tetap berdiri adalah MIAI. Sebaliknya, dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Indonesia Jepang telah membuat propaganda dalam bentuk Gerakan 3A. Gerakan ini untuk memobilisasi tenaga rakyat dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, propaganda Jepang ini tidak berhasil karena tidak terlibatnya para pemimpin perjuangan bangsa Indonesia. Kegagalan Jepang di dalam memobilisasi rakyat tersebut membuat Jepang mengambil simpati dengan jalan mendekati para pemimpin Indonesia untuk dijadikan pemimpin informal. Jepang sengaja membuat organisasi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh para pemimpin Indonesia untuk bisa meraih dukungan rakyat. Dalam perkembangannya, organisasi ini justru menjadi sarana pendidikan politik bagi rakyat. Kasus yang sama juga terjadi pada pembentukan PETA, Kempetai, dan badan-badan semimiliter Jepang. Semua secara efektif bisa mempersiapkan mental bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Para pemuda yang terdidik di dalam lembaga-lembaga Jepang ini kelak menjadi pemimpin bangsa. Meskipun berlangsung singkat dibandingkan dengan masa penjajahan Barat di Indonesia, namun penderitaan rakyat pada masa pendudukan Jepang jauh lebih parah. Seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki rakyat dieksploitasi demi kepentingan Militerisme Jepang mempunyai dampak yang besar dalam sejarah Indonesia.

Banyak para pemimpin Indonesia dahulunya adalah  anggota badan militer Jepang. Mungkinkah gaya militer Jepang ikut terbawa? Diskusikan dengan teman sebangkumu lalu presentasikan di depan kelas. Perang Jepang. Seluruh bahan pangan dan sandang dibawa ke Jepang, hasil-hasil tambang dikuras dan seluruh tenaga potensial dikerahkan untuk kepentingan Jepang. Tidak aneh apabila pakaian rakyat compang-camping bahkan terbuat dari karung goni atau getah karet. Meskipun begitu, periode pendudukan Jepang memberikan pengalaman yang berharga bagi bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Karena, dengan memilih strategi kerja sama dengan Jepang melalui berbagai lembaga dan organisasi bentukannya, para pemimpin bisa secara tidak langsung memimpin bangsa.[pi]

Tags: